Surat Dirjen Dikti No 115/E.E2/DT/2014 menerangkan bahwa FIS UM telah diberikan mandat penyelenggaraan Prodi S1. Sosiologi & S2. Pend. Sejarah, dalam waktu dekat kedua prodi tersebut akan mulai menerima Mhs. baru Angk. I

Berita Terbaru

Pelaksanaan Semester Pendek 2013/2014

Pelaksanaan Semester Pendek 2013/2014

 

Gerakan Satu Hari Bebas Asap Kendaraan Bermotor

Gerakan Satu Hari Bebas Asap Kendaraan Bermotor

Lokasi Parkir Kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, bisa dilihat pada denah di bawah ini.

RAKERNAS HIMPIPSI 2014

RAKERNAS HIMPIPSI 2014

Himpunan Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Malang menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia (RAKERNAS HIMPIPSI) Tahun 2014. Acara ini berlansung selama tiga (3) hari mulai tanggal 28 maret 2014 sampai dengan 30 Maret 2014. Acara ini diawali dengan Pembukaan  yang dilakukan oleh Dekan FIS [...]

Pelatihan Penyusunan Proposal PKM GT dan PKM AI bagi Mahasiswa FIS UM Tahun 2014

Pelatihan Penyusunan Proposal PKM GT dan PKM AI bagi Mahasiswa FIS UM Tahun 2014

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Proposal Program Kreativita Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) dan Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah (PKM-AI), Kamis 6 Maret 2014 bertempat di Aula Perpustakaan Universitas  Negeri Malang. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah: (1)Diseminasi hasil kegiatan mahasiswa yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu dan teknologi atau manfaat lain [...]

Kunjungan MA AR-Rahman Diwek Jombang

Kunjungan MA AR-Rahman Diwek Jombang

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang menerima kunjungan dari Madrasah Aliyah Ar- Rahman Sumoyono Cukir Diwek Jombang, hari Rabu 26 Februari 2014 bertempat di aula Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Kegiatan ini diikuti 51 siswa dan 9 guru pendamping. Tujuan dari acara ini adalah : (1) Memberikan motivasi pada siswa untuk kuliah di FIS UM; (2) [...]

Tulisan Lainnya

MENGEMBANGKAN WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

MENGEMBANGKAN WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

| April 22, 2014 | 0 Comments

MENGEMBANGKAN WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA A. Rosyid Al Atok Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang Abstrak: Secara historis identitas kebangsaan suatu bangsa itu dibingkai, dibangun dan dikembangkan atas tiga pilar dimensi waktu; masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa lalu, berkaitan dengan pengalaman-pengalaman sejarah kehidupan bersama baik yang [...]

Continue Reading

KETETAPAN MPR DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KETETAPAN MPR DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

| April 21, 2014 | 0 Comments

KETETAPAN MPR DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Rosyid Al Atok Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang Abstrak: Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan khas Indonesia. Secara hirarkis berada di antara UUD 1945 dan Undang-Undang yang secara teoritik masuk dalam kelompok norma hukum Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar [...]

Continue Reading

PENGUATAN KEDUDUKAN DAN PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PERUBAHAN UUD 1945

PENGUATAN KEDUDUKAN DAN PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PERUBAHAN UUD 1945

| April 21, 2014 | 0 Comments

PENGUATAN KEDUDUKAN DAN PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PERUBAHAN UUD 1945 A. Rosyid Al Atok Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang Abstract: The four-time amendments of the Constitution 1945 have brought quite big implications in the structures of Indonesian constitutional law. It is particularly on the organization of the state [...]

Continue Reading

REPOSISI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UUD 1945

REPOSISI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UUD 1945

| April 21, 2014 | 0 Comments

REPOSISI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UUD 1945 A. Rosyid Al Atok Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang Abstrak: This paper aims to describe the repositioning of the people’s consultative assembly (MPR) after the 1945 changes. There are at least four experienced reposition the country’s institution. MPR is no [...]

Continue Reading