Seluruh Mahasiswa FIS UM wajib memperbarui nomor HP yang aktif dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada profil SIAKAD dan memeriksa kebenaran data pada http://forlap.ristekdikti.go.id/ DEMI MASA DEPAN ANDA

Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Adat Masyarakat Tengger di Kabupaten Probolinggo

| April 19, 2011 | 0 Comments
Viki Hamzah

Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Adat Masyarakat Tengger di Kabupaten Probolinggo.
ABSTRAK
Hamzah, Viki. 2010. Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Adat Masyarakat Tengger di Kabupaten Probolinggo. Skripsi program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Drs. H. Suparlan, M. Si, (2) Drs. I Ketut Diara Astawa, SH, M.Si.

Kata Kunci: Nilai Demokrasi, Pemilihan Kepala Adat, Masyarakat Tengger.
Pada masyarakat tradisional atau adat, pemimpin memperoleh kekuasaannya dikarenakan mewarisi jabatan pimpinan dari orang tuanya. Hal ini menjadi dasar kepercayaan masyarakat bahwasanya pewarisan tahta kekuasaan harus diwariskan kepada seseorang yang memiliki garis keturunan dari pemimpin sebelumnya. Pemerintahan yang turun-temurun inilah yang menjadi kebiasaan masyarakat untuk menentukan pemimpin berdasarkan sistem kekerabatan.Dalam
kehidupan masyarakat Tengger otoritas kepemilikan tahta kekuasaan, selain melalui proses pewarisan kekuasaan yang didasarkan atas garis keturunan, kekuasaan juga dapat diperoleh dengan cara demokrasi melalui musyawarah oleh masyarakat dengan syarat-syarat yang harus ditempuh calon pemimpin adat untuk menjadi pemimpin adat.
Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan latar belakang pemilihan kepala adat bagi masyarakat Tengger, (2) Mendeskripsikan mekanisme pemilihan kepala adat masyarakat Tengger, (3) Mendeskripsikan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam pemilihan kepala adat masyarakat Tengger, (4) Mendeskripsikan kendala yang dialami dalam proses pemilihan kepala adat masyarakat Tengger, (5) Mendeskripsikan partisipasi masyarakat Tengger dalam pengambilan kebijakan pemerintahan adat Tengger.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Subjek penelitiaanya adalah kepala adat, dukun adat dan masyarakat Tengger yang memiliki pengetahuan tentang adat Tengger. Adapun tahapan pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) latar belakang pemilihan kepala ada masyarakat Tengger dilaksanakan karena: kepala adat yang lama telah berakhir masa jabatannya yang dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala adat, (2) masyarakat Tengger yang ingin menjadi kepala adat harus menjadi dukun adat terlebih dahulu dan untuk menjadi dukun, masyarakat Tengger harus memenuhi beberapa
persyaratan yaitu: a). Harus memiliki kepribadian yang baik b). Harus menghafal mantera-mantera, c) harus sudah berkeluarga, d). Harus berasal dari masyarakat Tengger (tidak harus berasal dari keturunan dukun terdahulu), e). Diajukan oleh masyarakat, f). Mengikuti Mulunen, g) bersih diri. Pemilihan kepala adat dilaksanakan melalui musyawarah, (3) nilai-nilai demokrasi yang diterapkan dalam proses pengajuan dukun adalah adanya musyawarah untuk mufakat, kebebasan mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, sedangkan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan dalam pemihan kepala adat adalah pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, kebebasan mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, sikap saling percaya, (4) kendala yang dialami dalam proses pengajuan dukun adat yaitu di saat 30 hari sebelum Mulunen
apabila ada orang yang meninggal di desa setempat, maka calon dukun adat yang berasal dari desa setempat dan akan mengikuti ujian pada mulunen tidak boleh mengikuti ujian karena dianggap desa tersebut belum bersih dari (perilaku, sifat) masyarakat yang tidak baik, (5) Keterlibatan masyarakat Tengger dilakukan melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh dukun adat desa dan difasilitasi
oleh pemerintahan desa, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Tengger akan diakomodir oleh dukun adat desa tersebut selanjutnya akan dibawa dan dibahas dalam Paruman Dukun untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan oleh kepala adat Tengger.
Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diajukan yaitu: (1) Bagi masyarakat Tengger hendaknya benar-benar mengajukan calon dukun yang memiliki pemahaman yang lebih tentang adat Tengger, sehingga nantinya apabila sudah menjadi dukun adat tidak hanya bisa memimpin upacara adat saja tetapi juga memberikan pemahaman tentang adat Tengger kepada masyarakat, (2) Bagi kepala adat maupun dukun adat di masing-masing desa hendaknya memberikan pembelajaran bagi generasi muda tentang cara-cara pelaksanaan upacara adat, sehingga apabila dukun adat sudah berhalangan tetap maka ada generasi muda yang akan melanjutkannya dalam memimpin upacara adat dengan terlebih dahulu mengikuti mulunen, (3) Bagi pengurus paruman dukun hendaknya membuat peraturan yang legal yang didasari kesepakatan seluruh dukun dan perwakilan masyarakat Tengger tentang mekanisme pemilihan kepala adat sehingga pelaksanaan pemilihan kepala adat tidak didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu, (4) Bagi pengurus paruman dukun hendaknya melibatkan masyarakat Tengger di masing-masing desa untuk aktif dalam kegiatan melestarikan adat Tengger maupun dalam pengkaderan generasi dukun adat Tengger yang akan datang, (5) Bagi perangkat desa yang ada di wilayah Tengger hendaknya
memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan desa yang ada kaitannya dengan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.

unduh dokumen:
DOC| PDF| PPT| PS

Category: Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 2010

About the Author ()

Leave a Reply