POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS
(POLITICS OF LAW GOVERNANCE OF COUNTRYSIDE IN PHILOSOPHIC PERPECTIVE, JURIDICIÄL, AND SOSIOLOGIC)
Didik Sukriono
Ketua Pusat Kajian Konstitusi (PKK), FH Universitas Kanjuruhan Malang, Jl. S. Supriadi 48 Malang
Abstrak: Desa (nama Iainnya) dalam perspektif ekonomis, sosiologis, ÿuridis, politis dan historis, merupakan bentuk pemerintahan riil, demokratis, Otonom dengan adat-istiadat dan hukumnya sendiri, serta relatif mandiri dari ‘campur tängan” entitas kekuasaan dari luar. Tetapi ironisnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur desa menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian, baik pada tataran asas, konsep maupun hirarkinya. Implikasi inkonsistensi tersebut, berdampak pada “hancurnya” kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya di desa. Oleh karena itu, politik hukum pemerintahan desa ke depan harus berlandaskan validitas filosofis, sosiologis dan yuridis dengan menempatkan “integrasi desa dan adat” dalam bentuk “desa otonom” yang mengakomodasi semangat dan pola self governing community. Desentralisasi dan demokratisasi merupakan kata kunci dan sekaligus tujuan serta fondasi politik dalam pembaharuan pemerintahan desa menuju “human well being”.
Kata Kunci: Politik Hukum, Pemerintahan Desa, Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
Abstract: Countryside (Other name) is in perspective of economics, sociologic, juridical, historical and political, representing real governmental form, democratic, autonomous with mores and its own law, and also relative is self-supporting the than “interference” power entities from outside. But ironically in so many law and regulation arranging countryside show and inconsistency of inappropriate, at arrangement of, concept and also its hierarchy. Implication of inconsistency is affecting at “destruction ” of life of politics, economic, law, and cultural in countryside. Therefore, politics law governance of countryside forwards base have validity to have to be philosophic, sociologic, and juridical by placing “countryside integration and custom” in the form of “autonomous countryside” which accommodate the spirit of and pattern of self governing community. Decentralization and democratization represent keyword and at the same time the target of and also political foundation in renewal of governance of countryside go to “human well being’.
Keywords: Law Politics, Governance of Countryside, Philosophie Perspective, Sociologic and Juridical.
Artikel ini dimuat pada Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana (terakreditasi), Volume 17 Nomor 2, Juli 2011, ISSN 0853-6422
Jurnal Lengkap silahkan buka disini jurnal majalah ilmu hukum full text
