Malang, 11 September 2024 – Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (FIS UM) melaksanakan kegiatan Penandatanganan kerjasama dan Kuliah Publik dengan tema “Meningatkan Peran Partisipasi Mahasiswa Dalam Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024” di Aula Ki Hadjar Dewantara gedung A6 lantai 7 FIS UM. Acara dibuka dengan Sambutan dari Bapak Ari Sapto M. Hum selaku Dekan FIS UM, Bapak A. Warits, S. Sos selaku Ketua Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Jajaran Pimpinan Dekanat yang turut menghadiri kegiatan ini Bapak Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Dekan III FIS UM, Ibu Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.selaku Koorprodi Hukum, dan Dosen Hukum Kewarganegaraan.. Peserta dalam kegiatan ini yakni mahasiswa Prodi Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) dan Guru SMP MGMP PPKn Kota Malang sejumlah 280 peserta.

Melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Malang (FIS UM) dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menjalin kemitraan strategis. Lingkup kerjasama meliputi program magang, penelitian kolaboratif, penyelenggaraan lokakarya dan seminar, serta kegiatan pengabdian masyarakat.

Selain penandatanganan PKS juga dilaksanakan Kuliah Publik bersama Bawaslu RI dengan menghadirkan narasumber kompeten, yaitu Eka Rahmawati, S.Sos (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur), I Wayan Widyaardana Putra (Pegiat Pemilu), Abd. Mu’id Aris Shofa, M.Sc. (Akademisi Universitas Negeri Malang), dan Fajar Ramadlan (Akademisi).  

Dalam kuliah publik ini, para narasumber menyampaikan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mengawal jalannya Pemilu 2024. Mahasiswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, para peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai aspek terkait pengawasan pemilu, mulai dari regulasi, praktik baik, hingga tantangan yang mungkin dihadapi.

Pasca pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mahasiswa ikut berperan aktif mengawal jalannya pemilu di daerah masing-masing. Demi mewujudkan aksi nyata tersebut perlu adanya dukungan yang lebih baik dari berbagai pihak untuk memberikan pelatihan yang memadai agar dapat secara efektif ntuk mengatasi tantangan dalam pemilu saat ini.